Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota di Provinsi Sumatera
DOI:
https://doi.org/10.52333/jurnalratri.v6i1.747Keywords:
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah DaerahAbstract
Abstract : The aim of this research is to find out whether local original income, balancing funds and capital expenditure have an effect on the financial performance of Regency/City regional governments in South Sumatra Province for the 2019-2022 budget year. Regional original income, balancing funds and capital expenditure are benchmarks for assessing the independence of a region in implementing fiscal decentralization. This research uses quantitative data and secondary data in the form of regional income and expenditure budget realization reports sourced from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance with a population of 17 regencies/cities in South Sumatra Province. The sampling technique in this research used non-probability with a saturated sampling method. The data analysis used is multiple linear regression Simultaneous test results show that regional original income, balancing funds and capital expenditure simultaneously influence the financial performance of regional governments. For partial testing, the results show that local revenue has an influence on regional government financial performance, while balancing funds and capital expenditure have no effect on regional government financial performance.
Abstrak : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019-2022. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal adalah tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam penerapan desentralisasi fiskal.Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan jumlah populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability dengan metode sampling jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pengujian secara parsial mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpangaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
References
Alfiani, A. dkk. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. Journal of Business Innovation and Accounting Research, 76-77.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022. Jakarta.
Halim, A. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Jauhariah, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021 . Skripsi, 15-16.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 ed) . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Pasaribu, dkk. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. Akuntabilitas, 15(1), 137-154.
Alfiani, A. dkk. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. Journal of Business Innovation and Accounting Research, 76-77.
Banga, W. (2017). Administrasi Keuangan Negara dan Daerah. Bogor: Ghalia Indonesia.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Profil Provinsi Sumatera Selatan.
Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022. Jakarta.
Febriansyah, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung. Skripsi, 14-15.
Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Edisi Ke Sembilan. Semarang: Badan Peneribit Universitas Diponogoro.
Halim, A. (2021). Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Jauhariah, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021 . Skripsi, 15-16.
Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 ed) . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
Nuhhirto, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu . Jurnal Akpem, 23.
Pasaribu, dkk. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. Akuntabilitas, 15(1), 137-154.
Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Republik Indonesia. (2008). Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.
Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Republik Indonesia. (2011). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.
Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelooan Keuangan Daerah.
Sihombing, dkk. (2022). Identifikasi Data Outlier (Pencilan) dan Kenormalan Data Pada Data Univariat serta Alternatif Penyelesainya . Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia, 307-316.
Suprapto, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara . JRAK, 287-302.
Utami, M. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021. Skripsi, 26-27
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Sari Yuliawati, Meti Zuliyana, Sasiska Rani
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
